مجلس التدقيق لجمهورية إندونيسيا (تكلفة النقرة) هي مؤسسة حكومية عالية في نظام إدارة الدولة الإندونيسية التي لها الحق في / wewenang dalam memeriksa pengelolaan & المسؤولية المالية للدولة. لمزيد من التفاصيل ، راجع مناقشتنا حول واجبات وسلطات BPK, تعريف, الأساس القانوني, الصحيح, الوظائف أدناه.

ما هي تكلفة النقرة?

مجلس التدقيق لجمهورية إندونيسيا (تكلفة النقرة) هي مؤسسة حكومية عالية في نظام إدارة الدولة الإندونيسية التي لها الحق في / سلطة التحقق من الإدارة & المسؤولية المالية للدولة.

Badan Pemeriksaan Keuangan tergolong dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, yang mana pernyataan tersebut telah tercantum dalam UUD Tahun 1945.

Untuk para anggotanya sendiri, anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tetap mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lalu kemudian diresmikan oleh Kepala Negara / رئيس.

Pembentukannya sendiri, lembaga ini memiliki sejarah dan juga dimaksudkan untuk memiliki tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.

مهمة dan Wewenang BPK

Tugas dan wewenang BPK (مجلس التدقيق لجمهورية إندونيسيا) telah tercantum di dalam UU RI No. 15 عام 2006 dengan secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian ke-1 dan bagian ke-2 kedua. Lalu apa tugas dan wewenang BPK?

Tugas BPK

واجبات وسلطات BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) berdasarkan Undang undang tersebut masuk dalam bagian ke-1, yang mana isinya yakni sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan hanya terbatas pada Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, حكومة محلية, Lembaga Negara lainnya, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (بومد), dan seluruh lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.
2. Pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan & المسؤولية المالية للدولة.
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencakup pemeriksaan kinerja, dan keuangan, bahkan juga pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
4. Hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus kembali dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang telah ditetapkan.
5. Hasil pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, & DPRD. Serta menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Kepala Negara / رئيس, Gubernur, & Bupati/Walikota.
6. Apabila terbukti adanya tindakan pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan wajib melaporkannya kepada instansi yang hak dan berwenang selambat-lambatnya 1 bulan dari diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

سلطة تكلفة النقرة

واجبات وسلطات BPK (مجلس التدقيق لجمهورية إندونيسيا) على أساس قانون جمهورية إندونيسيا رقم. 15 سنة 2006 الفصل الثالث والجزء الثاني منه على النحو التالي.

1. في أداء واجباته, للهيئة العليا للرقابة المالية سلطة تحديد موضوع المراجعة, تخطيط وتنفيذ عمليات التفتيش. تحديد وقت ونظام أو طريقة الفحص وكذلك تجميع وتقديم التقارير من اختصاص الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة.
2. كل المعلومات, معلومة, والملفات وجميع الأمور المتعلقة بالإدارة & المسؤولية المالية للدولة هي فقط كوسيلة لفحص المواد.
3. كما أن للهيئة العليا للرقابة المالية الحق والسلطة في إبداء الرأي لمجلس النواب الشعبى, DPD, و DPRD, بالإضافة إلى جميع المؤسسات المالية الحكومية الأخرى اللازمة فعلاً لدعم طبيعة عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة.
4. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki hak dan berwenang memberi nasihat maupun pendapat yang berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

اقرأ أيضا : واجبات وسلطة MPR

Dasar Hukum BPK

Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (تكلفة النقرة) pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945. Pada pasal 23 بيت شعر (5) دستور العام 1945 memuat amanat sebagai berikut :

“Untuk memeriksa tanggung jawab mengenai keuangan negara diadakan suatu BPK (مجلس التدقيق لجمهورية إندونيسيا), yang peraturannya telah ditetapkan dengan undang-undangو [لدقوو] ؛.

Dengan adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, para pendiri Republik Indonesia (RI) telah menyadari bahwa dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bertanggung jawab, dibutuhkan sebuah BPK (مجلس التدقيق لجمهورية إندونيسيا).

Karena itu di dalam Undang-undang tersebut tercantum ketetapan yang mewajibkan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertugas dalam memeriksa pengelolaan & tanggung jawab terhadap keuangan negara.

Undang-undang yang dijadikan dasar atau landasan hukum dan juga sebagai landasan operasional Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor. 17 سنة 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang Undang Nomor. 1 سنة 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang Undang Nomor 15 سنة 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan &Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang Undang Nomor. 15 سنة 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (تكلفة النقرة), yang menjadi pengganti dari Undang Undang Nomor. 5 سنة 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (تكلفة النقرة)

Undang-Undang Normo. 15 Tahun 2006 secara jelas telah menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan harus memiliki posisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan juga profesional.

Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka upaya agar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kasus korupsi, kolusi & nepotisme.​

اقرأ أيضا : واجبات وسلطة MPR

Fungsi BPK

• Memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara

Jika di ibaratkan sebuah perusahaan, Maka Negara menjadi salah satu perusahaan yang sangat besar, ليس? Tentu saja perusahaan besar, yang menghasilkan banyak transaksi akan memerlukan sebuah auditor khusus.

وبالتالي, disinilah peran penting BPK untuk Negara Indonesia. BPK mempunyai fungsi yang serupa seperti auditor, yang mana BPK memiliki fungsi dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta tanggung jawab keuangan Negara.

Keuangan Negara tentu saja sudah menghasilkan banyak macam transaksi, dan dari transaksi transaksi tersebut tentu saja harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka disinilah Badan Pemeriksa Keuangan berperan untuk memeriksa kegiatan tersebut.

• Mengawasi pengelolaan & bertanggung jawab tentang keuangan Negara

Selain fungsi yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan & tanggung jawab mengenaikeuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya.

Lalu apa fungsi lainnya dari BPK? yaitu melakukan proses pengawasan terhadap hal pengelolaan & tanggung jawab menegnai keuangan Negara.

Setiap pengelolaan dan juga penggunaan dari uang Negara harus dan sangat perlu diawasi oleh lembaga keuangan Negara itu sendiri.

هذا هو مناقشتنا للمادة واجبات وسلطات BPK. Baca juga artikel kami yang lain mengenai Materi التنظيم المحلي. شكرا لكم لزيارة موقعنا. ربما يكون مفيدا.

The post Tugas dan Wewenang BPK appeared first on YukSinau.co.id.